Perhutani Perhutani Banyuwangi Selatan Ikuti Forum Penyusunan RKPD Banyuwangi 2027 |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (15/01/2026) | Dalam rangka memperkuat sinergi, kerja sama, daya dukung, dan sinkronisasi penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggandeng Perhutani Banyuwangi Raya yang terdiri dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan, KPH Banyuwangi Barat, dan KPH Banyuwangi Utara bersama dinas terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam Forum Diskusi Publik (FDP) di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (14/01).

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Hadmojo, menyampaikan bahwa Perhutani dalam pengelolaan hutan tidak dapat bekerja sendiri, namun membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar tujuan pengelolaan hutan dapat tercapai.

“Pengelolaan hutan tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, tetapi juga mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui penggunaan kawasan hutan, seperti pembangunan Jalan Lintas Selatan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Listrik Desa (Lisdes), hingga dukungan program ketahanan pangan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Karena itu, dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat diperlukan,” jelas Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu menyampaikan bahwa melalui forum ini diharapkan penyusunan RKPD Tahun 2027 dapat selaras dengan kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak positif bagi masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi, Wiyanto Suyanto Waspo Tondo Wicaksosno yang memimpin FDP, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan yang matang.

Ia juga mengapresiasi dukungan Perhutani Banyuwangi Raya dalam program pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan melalui program tumpangsari di kawasan hutan, serta bidang pendidikan melalui bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk sekolah dan lembaga pendidikan Islam di sekitar hutan.

Suyanto menambahkan bahwa Perhutani juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wisata alam seperti Pulomerah, Djawatan, Grajagan, dan Wedi Ireng. Selain itu, Perhutani turut mendukung pembangunan infrastruktur strategis pemerintah di kawasan hutan yang saat ini masih berproses menuju PPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Perhutani serta seluruh pihak atas dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Banyuwangi, khususnya melalui kegiatan FDP penyusunan RKPD 2027. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat desa hutan,” pungkasnya. (Kom-PHT/Bws/Dik)