KEDU SELATAN, PERHUTANI (07/10/2021) | Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan bersama stakeholder terkait melakukan verifikasi pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bertempat di wisata Perhutani Pantai Pecaron Desa Srati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Kamis (07/10).
Verifikasi dilakukan di 2 KUPS yaitu KUPS Rimba Sejahtera yang berasal dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Gunung Sari Kebumen dengan ekowisata Curug Kedondong dan KUPS Rimba Sari dari LMDH Rimba Sari Desa Srati Kebumen yang bergerak dalam usaha produksi gula kelapa.
Selain verifikasi juga dilakukan penyerahan bantuan program pengembangan usaha produktif untuk KUPS kategori gold, berupa 20 alat piranti pengolahan gula kelapa untuk KUPS Rimba Sari, dan 50 sak semen untuk KUPS Rimba Sejahtera.
Hadir pada acara tersebut, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) VIII wilayah Jawa Tengah Lilis Dwi Kartika Dewi, Kepala Seksi Utama (Kasi) Bagian Kerjasama dan Sinergi Perhutanan Sosial M. Farhan Masykur, Kasi Pembinaan Kemitraan Divre Jateng Iwan Wahyu Setiawan, Wakil Administratur KPH Kedu Selatan Anthonie Alfrits, Kepala Desa Srati Sarwanto, Kepala Desa Gunung Sari Kasmin, Ketua KUPS Rimba Sari Novi, Ketua KUPS Rimba Sejahtera, beserta jajaran masing-masing.
Kasi Utama Bidang Kerjasama dan Sinergi Perhutanan Sosial Perhutani Pusat, Farhan Masykur dalam sambutannya menyampaikan harapan semoga KUPS yang diverifikasi akan bertumbuh menjadi KUPS tangguh dan mandiri.
“Sinergi Perhutani dengan berbagai pihak penting karena tujuannya sama yaitu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun diusahakan hutan tetap lestari” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Utama Perhutanan Sosial dan Kemitraan Divre Jateng, Iwan Wahyu Setiawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perhutani bersama dinas terkait berusaha mendorong agar KUPS terus berkembang sehingga bisa mendirikan koperasi, dimana dapat menjual produk-produknya yang terkemas menarik, memiliki sertifikat halal, memiliki ijin pangan industri rumah tangga (PIRT) yang akhirnya berhasil mengexpor produk-produknya ke luar negeri.
“Untuk permodalan dan pembangunan sarpras KUPS bisa membangun jejaring, dengan BUMN misalnya. Dengan cara mengajukan proposal bantuan CSR ke BUMN yang ada di wilayah Kabupaten,” tambahnya.
Kepala Cabang Dinas Kehutanan VIII, Lilis Dwi Kartika Wati menyampaikan dukungan pada program perhutanan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan yang berkeadilan sosial. (Kom-PHT/Kds/Rwi)