Perhutani Perhutani Bersama LPPNU Sosialisasikan Kebijakan Perhutanan Sosial dan KHDPK di Bogor |

BOGOR, PERHUTANI (20/10/2023) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor menjadi salah satu narasumber kegiatan sosialisasi kebijakan Perhutanan Sosial dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) oleh Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Bogor, bertempat di Gedung Serbaguna I, Jl. Raya Tegar Beriman, Cibinong, pada hari Rabu (18/10).

Adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah Administratur KPH Bogor Ade Sugiharto, Kepala Balai PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Ayi Firdaus, serta Staf Pengajar di Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) University Moh. Shohibuddin.

Ade Sugiharto mengatakan bahwa pada pihaknya memberikan sosialisasi terkait perubahan kemitraan dan kerja sama Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan pasca terbitnya kebijakan Perhutanan Sosial dan SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan KHDPK pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten yang berada di wilayah kelola Perum Perhutani.

“Terkait Perhutanan Sosial dan KHDPK tersebut saat ini Perum Perhutani sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) / Peraturan Direksi terkait teknis dalam pedoman kerja sama melalui SK No. 760 tahun 2018 tentang pedoman kerja sama pemanfaatan hutan di Perum Perhutani dan Peraturan Direksi No. 13 Tahun 2023 tentang pedoman kemitraan kehutanan,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Ketua Penyelenggara LPPNU Kabupaten Bogor Aan Surya Priyana mengatakan bahwa pihaknya mengundang Perum Perhutani KPH Bogor sebagai salah satu narasumber dikarenakan adanya kaitan langsung antara masyarakat desa dengan kawasan hutan yang menjadi kelola Perum Perhutani.

“Kami berharap dengan adanya Perum Perhutani menyampaikan paparan sosialisasinya terkait regulasi yang terbaru, konflik dapat terminimalisasi atau tidak adanya konflik. Serta dapat terciptanya kondusivitas sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan,” jelasnya.