Perhutani Dukung Program Pertahanan, Perhutani KPH Surakarta Kedepankan Aspek Teknis dan Kelestarian Lingkungan |

SURAKARTA, PERHUTANI (28/02/2026) | Dalam rangka mendukung program penguatan pertahanan wilayah, Perhutani KPH Surakarta melakukan pendampingan kepada tim Kementerian Pertahanan RI bersama Kodim Karanganyar dalam kegiatan survei lokasi rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Petak A1 dan A2 RPH Nglerak BKPH Lawu Utara pada 26 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian kondisi fisik, fungsi kawasan, serta aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan sebelum penetapan lokasi dilakukan.

Wakil Administratur Perhutani KPH Surakarta, Pirmansyah, menjelaskan bahwa hasil peninjauan menunjukkan lokasi yang berada di kawasan hutan memiliki kondisi topografi berupa lereng yang kurang sesuai untuk pembangunan skala besar. Ia menyampaikan bahwa Perhutani mendukung setiap program strategis nasional, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian teknis di lapangan. Berdasarkan hasil survei, kondisi lereng dinilai kurang layak dari aspek keamanan dan teknis sehingga direkomendasikan untuk mencari alternatif lokasi di luar kawasan hutan.

Perwira Seksi Logistik Kodim Karanganyar, Kapten Sugiyanto, menyampaikan bahwa hasil evaluasi lapangan menjadi dasar perubahan rencana lokasi. Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan survei bersama tim Kementerian Pertahanan dan Perhutani, lokasi di kawasan hutan dinilai tidak memenuhi kriteria karena faktor kemiringan lahan. Sebagai tindak lanjut, rencana dialihkan ke area hutan karet milik PTPN di Kecamatan Kerjo yang berada di luar kawasan hutan negara sehingga lebih memungkinkan dari sisi teknis dan perencanaan.

Melalui kegiatan ini diharapkan proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih matang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, tata ruang, dan kelestarian lingkungan. Sinergi antara Perhutani, Kementerian Pertahanan, dan TNI menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan strategis tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pemanfaatan ruang yang tepat guna bagi kepentingan negara dan masyarakat. (Kom-PHT/Ska/Mar)