KEDU UTARA, PERHUTANI (01/09/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengukuran batas kawasan hutan yang terdampak pembangunan Bendungan Bodri. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Agustus 2025, di wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan hutan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Candiroto, pada Rabu (27/08).
Pengukuran dilakukan pada sejumlah desa yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, yakni Desa Ngaliyan dan Desa Duren. Selain itu, pengukuran juga dilaksanakan di wilayah Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, meliputi Desa Banyuringin, Desa Singorojo, Desa Kaliputih, dan Desa Sukodadi. Dari pihak Perhutani, kegiatan ini didampingi oleh petugas dari Perencanaan Hutan Wilayah (PHW) II Yogyakarta, bidang pengukuran, serta mandor Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Petung.
Pelaksanaan pengukuran batas kawasan hutan bertujuan untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum atas lahan hutan yang terdampak pembangunan. Data hasil pengukuran diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan Bendungan Bodri sekaligus menjamin keberlanjutan fungsi kawasan hutan di sekitarnya.
Administratur KPH Kedu Utara melalui Kepala BKPH Candiroto, Joko Supriyanto, menyampaikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional ini.
“Perhutani mendukung pembangunan Bendungan Bodri karena akan memberi manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam penyediaan air baku dan irigasi. Namun, kami juga berkomitmen menjaga agar kelestarian kawasan hutan tetap terjamin,” ujarnya.
Kehadiran petugas Perhutani dalam kegiatan ini sekaligus memastikan seluruh proses teknis lapangan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan aspek kehutanan.
Perwakilan BPKH Wilayah XI Yogyakarta, Dona, menegaskan bahwa kegiatan pengukuran batas kawasan hutan menjadi langkah penting dalam sinkronisasi data spasial antara kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan peta batas yang jelas, sehingga bisa menjadi dasar koordinasi antarpihak terkait, baik untuk kepentingan pembangunan maupun perlindungan hutan,” ungkap Dona.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, pembangunan Bendungan Bodri diharapkan dapat berjalan lancar, selaras dengan upaya pelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Kom-PHT/Kdu/Eko)
Editor: Tri
Copyright © 2025