PURWODADI, PERHUTANI (22/05/2025) | Permasalahan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, Perhutani bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi lintas instansi pada Rabu (21/05), bertempat di ruang rapat Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Perhutani dari KPH Purwodadi, KPH Semarang, KPH Randublatung, KPH Gundih, KPH Telawa, dan KPH Blora, serta perwakilan dari CDK Wilayah I Jawa Tengah. Diskusi berjalan secara interaktif, membahas penyebab, dampak, serta langkah-langkah lintas sektor untuk mengatasi dan mencegah banjir ke depan.
Seluruh peserta sepakat bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara kolaboratif. Beberapa penyebab utama yang diidentifikasi antara lain degradasi hutan, alih fungsi lahan, serta kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kerusakan tersebut dinilai memperparah limpasan air saat musim hujan, yang pada akhirnya menyebabkan banjir di wilayah hilir.
Evaluasi peran masing-masing instansi turut dilakukan. Perhutani menegaskan komitmennya dalam menjaga kawasan hutan produksi dan konservasi, sementara CDK menyoroti pentingnya penguatan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan lahan di luar kawasan hutan.
Sejumlah solusi strategis mengemuka dalam diskusi, antara lain reboisasi di wilayah hulu, normalisasi saluran air, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta pemetaan wilayah rawan banjir sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Rapat menyepakati pembentukan tim teknis lintas instansi untuk menyusun langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, penguatan koordinasi antara Perhutani, CDK, dan pemerintah daerah akan terus ditingkatkan. Program reboisasi menjadi agenda utama yang akan segera ditindaklanjuti.
Administratur KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung langkah kolaboratif tersebut. “Perhutani selalu berada di garis depan dalam menjaga kelestarian hutan. Kami siap bersinergi dalam aksi nyata, termasuk program reboisasi sebagai upaya memulihkan fungsi DAS,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala CDK Wilayah I Jawa Tengah, Susilo Margono, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. “Penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Kami mendorong kerja sama lintas sektor yang berbasis data agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan berdampak,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi titik awal penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan lingkungan. Diharapkan, langkah ini tidak hanya menanggulangi banjir secara jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan hutan dan keseimbangan ekosistem di wilayah Grobogan dan sekitarnya. (Kom-PHT/Pwd/Ars)
Editor: Tri
Copyright © 2025