Perhutani Perhutani dan Forkopimda Tasikmalaya Kolaborasi Atasi PETI dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat |

TASIKMALAYA, PERHUTANI (13/11/2025) | Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kelestarian hutan serta mendukung tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya menghadiri rapat koordinasi penanganan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dipimpin oleh Kapolres Tasikmalaya Kota, pada Rabu (12/11), bertempat di ruang kerja Kapolres Tasikmalaya Kota.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan instansi terkait, di antaranya Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh. Faruk Rozi, Kasat Reskrim, Kanit Tipidter Unit 4, Kapolsek Karangjaya, Kepala Desa Karanglayung, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan dari Perhutani KPH Tasikmalaya, yakni Wakil Administratur Rodiana Rahman bersama Danru Polhutmob dan anggota.

Wakil Administratur/KSKPH Tasikmalaya, Rodiana Rahman, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung penuh langkah kolaboratif antarinstansi dalam menekan aktivitas tambang ilegal, sekaligus siap menghadirkan solusi jangka panjang berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Sebagai bagian dari solusi berkelanjutan, Perhutani KPH Tasikmalaya siap menyediakan lahan garapan di bawah tegakan untuk pengembangan tanaman kopi melalui pola kerja sama kemitraan kehutanan. Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan tambang tanpa izin, sekaligus menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Rodiana menambahkan bahwa kemitraan kehutanan merupakan pendekatan partisipatif yang mengajak masyarakat ikut serta menjaga hutan. “Dengan keterlibatan langsung masyarakat, diharapkan muncul kesadaran bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak tanpa merusak lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh. Faruk Rozi menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menanggulangi aktivitas PETI. Ia menyampaikan bahwa penanganan tambang ilegal tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga dukungan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah preventif dan berkelanjutan. Kapolres juga mengapresiasi langkah Perhutani yang mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam menjaga keamanan dan kelestarian kawasan hutan.

Melalui semangat kolaborasi ini, Perum Perhutani KPH Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam upaya perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, serta menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah kerjanya. Karena hutan yang lestari bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi amanah bersama untuk diwariskan kepada generasi mendatang. (Kom-PHT/TSM/Irbas)