Perhutani Perhutani dan Pemkab Purbalingga Perkuat Komitmen dan Langkah Selamatkan Lereng Gunung Slamet |

BANYUMAS TIMUR, PERHUTANI (09/01/2026) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur menghadiri undangan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terkait rapat koordinasi untuk membahas tanggapan atas surat dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA). Rapat berlangsung pada Kamis (08/01) di Ruang Rapat Bupati, Gedung A Sekretariat Daerah (Setda) Purbalingga.

Rapat tersebut dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Purbalingga dan diikuti oleh sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), DPMPTSP, DPUPR, Satpol PP, serta perangkat Setda Kabupaten Purbalingga, yakni Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, dan Bagian Administrasi Pembangunan. Pembahasan difokuskan pada tujuh poin pertanyaan yang diajukan BEM UNPERBA. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pelestarian ekologi, kebijakan pembangunan berkelanjutan, penambangan galian C ilegal, pemulihan ekosistem, serta mitigasi dan evaluasi risiko bencana alam di Kabupaten Purbalingga.

Dalam rapat tersebut, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyampaikan komitmen untuk memperkuat perlindungan lingkungan, khususnya di wilayah lereng Gunung Slamet. Salah satu langkah yang direncanakan adalah mendorong peningkatan status hutan lindung menjadi hutan konservasi. Selain itu, kebijakan tata ruang akan difokuskan pada pembatasan pembangunan di zona rawan bencana dan daerah resapan air.

“Kami juga menegaskan larangan penanaman tanaman semusim di kawasan hutan lindung karena berpotensi menyebabkan erosi. Pemerintah mendukung patroli bersama dan penertiban aktivitas garapan ilegal di kawasan hutan. Lahan bekas garapan sayur akan direhabilitasi melalui penanaman tanaman keras dan penutup tanah permanen,” katanya.

Dalam upaya pemulihan lingkungan, Pemkab juga telah melaksanakan aksi bersih-bersih sungai di bawah koordinasi DLH Kabupaten Purbalingga dan reboisasi ribuan pohon setiap tahun. Penghijauan bekerja sama dengan swasta dan pegiat lingkungan, terutama saat Hari Bumi maupun Hari Lingkungan Hidup.

Selain itu, Pemkab juga berkoordinasi dengan Perhutani KPH Banyumas Timur untuk pembinaan penanaman tanaman tegakan di sekitar lahan pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi efek longsor atau gerusan air, yang didukung dengan pelarangan aktivitas apapun di hutan lindung terkecuali reboisasi.

Administratur KPH Banyumas Timur melalui Kepala Sub Seksi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan, Heri Kusnanto, membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan kesiapan Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan. Di sektor perlindungan dan keamanan, Perhutani memperkuat patroli kawasan bersama instansi terkait.

“Perhutani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perlindungan hutan di lereng Gunung Slamet. Kami juga terus melakukan pembinaan kepada masyarakat agar pengelolaan lahan dilakukan sesuai ketentuan dan tidak merusak fungsi hutan,” jelasnya.

Perwakilan pihak BPBD Kabupaten Purbalingga, Imbar Yuli Hartoko, menyatakan bahwa untuk mitigasi bencana, BPBD telah menyusun peta rawan bencana, membentuk Desa Tahan Bencana (Destana) di lokasi-lokasi yang rawan bencana. Sehingga jika terjadi bencana, warga desa bisa mengamankan diri terlebih dahulu, sekaligus mengamankan lingkungannya.

“Selain itu, kami juga melakukan edukasi kebencanaan di wilayah rawan bencana, khususnya di sekolah-sekolah, memasang papan peringatan, dan berkoordinasi dengan lintas sektor untuk sosialisasi bencana dan konservasi lahan,” paparnya.

Secara berkala, BPBD Kabupaten Purbalingga juga mengeluarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai pedoman peningkatan ketahanan menghadapi bencana di sektor-sektor prioritas.

Menyimpul hasil rapat, Pemkab Purbalingga telah bersurat kepada Gubernur Jawa Tengah terkait upaya konservasi terhadap kawasan rusak di lereng Gunung Slamet bagian selatan. Surat tersebut merupakan usulan pembentukan Taman Nasional Gunung Slamet (TNGS), dengan harapan kegiatan konservasi dapat berjalan lebih baik dibanding sebelumnya. (Kom-PHT/Byt/Mei)