PURWAKARTA, PERHUTANI (19/05/2025) | Dalam upaya memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Purwakarta menggelar pertemuan konsolidasi bersama Komisi VI DPR RI. Pertemuan ini bertujuan membangun kolaborasi strategis guna mendukung percepatan pembangunan di daerah. Kegiatan berlangsung di Gedung Negara Bale Nagri, Kabupaten Purwakarta, pada Kamis (16/05).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Perhutani Divre Janten Yudha Suswardhanto; Kepala Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perhutani, Joko Santoso; Administratur KPH Purwakarta Widi Wiliady dan Wakil Administratur Mulyana Kurniawan. Turut hadir Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein) beserta jajaran kepala bagian dan subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Purwakarta, Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Rieke Dyah Pitaloka, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso beserta jajaran PJT II, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah II Purwakarta Lasmawati, serta Kepala Dinas Pertanian Sri Jaya Midan, perwakilan dari KAI, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Purwakarta, Zein menegaskan bahwa pertemuan ini harus memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan wilayah. Ia secara khusus menyoroti beberapa isu penting terkait lahan Perhutani, di antaranya lahan seluas 60 hektare di Ciwareng dan kawasan Leuweung Tiis seluas 11 hektare. Bupati mengusulkan agar lahan-lahan tersebut dijadikan sebagai kawasan hutan kota untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah sengketa lahan. Selain itu, ia juga meminta arahan terkait prosedur pengajuan kawasan hutan kepada kementerian terkait.
Lebih lanjut, Bupati, Zein mengusulkan pemanfaatan lahan Perhutani seluas 342 hektare di belakang kawasan industri Hegarmanah, Babakancikao, dan Maracang sebagai hutan pelindung demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup.
Kepala Perhutani Divre Janten, Yudha Suswardhanto, menyampaikan komitmen Perhutani dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat.
“Pengelolaan hutan oleh Perhutani tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Yudha menambahkan bahwa Perhutani berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat semakin kuat agar manfaat pengelolaan hutan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, daerah, dan negara. “Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari DPR RI,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang berdampak pada perekonomian dan ketenagakerjaan nasional.
“BUMN harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat UUD 1945,” tegasnya.
Rieke juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta menghindari praktik korupsi dan pungutan liar dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Secara keseluruhan, pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan berbagai isu infrastruktur, tata ruang, dan pemanfaatan aset BUMN dan Perhutani. Beberapa solusi yang diusulkan meliputi kerja sama antarlembaga, optimalisasi program CSR, dan penataan aset negara secara sinergis. Diharapkan langkah-langkah ini dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta. (Kom-PHT/PWK/MP)
Editor: EM
Copyright © 2025