Perhutani Perhutani KPH Surakarta Memperkuat Tata Kelola Berintegritas melalui Audit Kepatuhan dan Evaluasi Kerja Sama |

SURAKARTA, PERHUTANI (10/02/2026) | Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta mengikuti kegiatan Audit Kepatuhan dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang berintegritas dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan pada (10–11 /2) di Bandungan ini diikuti oleh jajaran Divisi Regional Jawa Tengah serta seluruh Kepala Sub Seksi KPH di wilayah Divisi Regional Jawa Tengah. Audit kepatuhan dilakukan sebagai upaya preventif terhadap risiko regulasi, penguatan budaya etika bisnis, serta pengendalian potensi penyimpangan melalui sistem pengawasan dan manajemen risiko. Selain itu, kegiatan ini juga meninjau seluruh perjanjian kerja sama yang berjalan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Asep Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan profesionalisme seluruh jajaran Divisi Regional Jawa Tengah dengan semangat baru “Pasti Yang Terbaik”. Ia menekankan bahwa seluruh energi dan komitmen insan Perhutani harus difokuskan pada peningkatan kinerja serta pengembangan bisnis secara terukur dan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, pimpinan membutuhkan peran aktif seluruh jajaran untuk bersinergi dalam penguatan bidang Hukum, Kepatuhan Agraria dan Komunikasi Perusahaan, kemitraan, sarana dan prasarana, agroforestry, serta ekowisata. Ia juga mendorong adanya pilot project pengembangan usaha di lingkungan kantor KPH sebagai embrio bisnis masa depan yang memiliki payung hukum jelas serta berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Banyurip Lestari Jarwanto menyambut positif langkah evaluasi dan penguatan kerja sama tersebut. Ia menilai bahwa kejelasan perjanjian dan kepatuhan terhadap aturan akan memberikan kepastian bagi masyarakat desa hutan dalam menjalankan kemitraan. Dengan perjanjian yang jelas dan tertib administrasi, pihaknya sebagai mitra merasa lebih aman dan yakin untuk mengembangkan usaha bersama Perhutani. Ia berharap kemitraan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

Melalui audit kepatuhan dan evaluasi perjanjian kerja sama ini, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah berharap dapat mewujudkan sistem pengelolaan yang lebih transparan, tertib hukum, dan berorientasi pada keberlanjutan. Ke depan, penguatan tata kelola dan sinergi antara perusahaan, mitra, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis kehutanan yang sehat, adaptif, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. (Kom-PHT/Ska/Mar)