Perhutani Perhutani Gelar Patroli Bersama Antisipasi Peredaran Kayu Ilegal |

PURWODADI, PERHUTANI (08/05/2025) | Dalam rangka mengantisipasi peredaran kayu tanpa dokumen yang sah, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi menggandeng Kepolisian Sektor (Polsek) Tawangharjo, Komando Rayon Militer (Koramil) Tawangharjo, serta Pemerintah Desa sekitar hutan untuk melaksanakan patroli bersama di dalam dan luar kawasan hutan, Kamis (08/05).

Kegiatan patroli ini merupakan agenda rutin bulanan yang bertujuan untuk mempererat sinergi antar-stakeholder, menurunkan tingkat kerawanan pencurian kayu, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar hutan mengenai pentingnya legalitas kayu. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penelusuran asal-usul kayu desa yang diangkut, guna memastikan kayu tersebut berasal dari lahan milik warga secara sah.

Turut serta dalam kegiatan ini Perwira Pembina (Pabin) Jagawana, Komandan Regu Polisi Hutan Mobil, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sambirejo, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH), serta jajaran Mandor Polisi Teritorial BKPH Sambirejo, jajaran KPH Purwodadi. Patroli dilaksanakan menyusuri jalan-jalan sekitar kawasan hutan hingga ke desa-desa di pinggiran hutan.

Administratur KPH Purwodadi melalui Wakil Administratur, Toto Suwaranto, menyampaikan terima kasih atas keterbukaan dan dukungan seluruh pihak yang terlibat. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring lapangan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

“Apa yang kita laksanakan bersama hari ini merupakan bentuk evaluasi dan monitoring di lapangan, sehingga tidak ada persepsi yang berbeda. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala sesuai situasi dan perkembangan terkini,” harapnya.

Kepala Desa Godan, Suwardi, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak. Iasangat senang dengan kepedulian dari aparat TNI dan Polri yang mendukung kegiatan ini.

“Harapannya, ke depan masyarakat semakin memahami bahwa meskipun pohon jati ditanam di tanah milik pribadi, saat dijual tetap harus dilengkapi dengan dokumen yang sah atau tertib administrasi,” imbuhnya. (Kom-PHT/Pwd/Sus)

Editor: Tri