Perhutani Perhutani Gelar Rapat Koordinasi Pelebaran Jalan Provinsi di Kawasan Hutan |

GUNDIH, PERHUTANI (23/06/2025) | Guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kragilan pada Senin (23/06).

Rapat ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Biro Infrastruktur, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Yogyakarta, serta Departemen Perencanaan Perum Perhutani Divisi Regional.

Administratur KPH Gundih melalui Kepala BKPH Kragilan, Rudy Hartono, menyampaikan bahwa pada prinsipnya Perhutani mendukung penuh program peningkatan pelayanan masyarakat pengguna jalan, khususnya yang melintasi kawasan hutan negara.

“Jalur jalan provinsi yang menghubungkan Kuwu–Galeh antara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen memang melintasi kawasan hutan yang dikelola Perhutani KPH Gundih. Nantinya akan dilakukan pelebaran ruas jalan, dan tidak menutup kemungkinan terdapat pohon, dahan, atau ranting yang perlu ditindaklanjuti, baik melalui pemangkasan maupun pemotongan apabila dinilai rawan roboh atau mengganggu proses pelebaran,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Perhutani sepakat dan mendukung penuh upaya pelaksanaan kegiatan tersebut dengan catatan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Jarot Erlangga, selaku Penelaah Teknis Kebijakan, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun bersama Perhutani KPH Gundih.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Perhutani Gundih atas dukungan dan kerja samanya dalam percepatan pelaksanaan program peningkatan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di jalur yang melintasi kawasan hutan. Yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah tetap mengacu pada prosedur dan regulasi yang berlaku,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan hendaknya diawali dengan pengecekan kondisi lapangan secara bersama untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan. “Kami berharap kegiatan ini dapat segera dilaksanakan setelah adanya persetujuan bersama, sehingga bisa diteruskan ke tingkat pusat,” tandasnya. (Kom-PHT/Gdh/dwi)

Editor: Tri