BANYUMAS BARAT, PERHUTANI (03/12/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi Kajian Risiko Rencana Tahun 2025 hingga 2029 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Acara tersebut dilaksanakan di Smart Room, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Jalan Kabupaten, Sokanegara, Purwokerto, dan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), perwakilan BUMN/BUMD, serta perangkat daerah se-Kabupaten Banyumas pada (03/11).
Perhutani Banyumas Barat diwakili oleh Kepala Seksi Lingkungan dan K3L Adi Kusbiyanto yang mewakili Administratur/KKPH Banyumas Barat Yohanes Eka Cahyadi. Kehadiran tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya bersama Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dan langkah antisipatif menghadapi berbagai potensi risiko bencana yang mungkin terjadi dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dwi Irawan Sukma, yang menyampaikan bahwa kajian risiko merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi bencana serta perencanaan pembangunan berbasis risiko.
“Kajian Risiko Bencana merupakan panduan teknis sekaligus referensi utama dalam menyusun rencana kontinjensi dan kebijakan pembangunan yang adaptif dan tangguh terhadap bencana. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi bencana di Banyumas,” ujar Dwi Irawan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolresta Banyumas, Ari Wibowo, Komandan Kodim 0701 Banyumas Letkol Inf Edward Samosir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Budi Nugroho, serta para kepala dinas, camat, dan perwakilan BUMN/BUMD se-Kabupaten Banyumas.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Perhutani, Kepala Seksi Lingkungan dan K3L Adi Kusbiyanto, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung penuh penyusunan kajian risiko ini, terutama karena sebagian besar wilayah Banyumas masih memiliki kawasan hutan yang memiliki potensi rawan bencana, seperti tanah longsor dan kekeringan.
“Kami siap berkolaborasi dalam menyediakan data spasial dan kondisi wilayah hutan untuk mendukung pemutakhiran kajian risiko. Kawasan hutan harus menjadi bagian integral dari strategi mitigasi, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” terang Adi.
Kegiatan ini ditutup dengan pemaparan teknis dari tim penyusun kajian risiko serta sesi tanya jawab bersama peserta. Diharapkan hasil kegiatan ini menghasilkan dokumen yang komprehensif dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan risiko bencana di Kabupaten Banyumas. (Kom-PHT/Byb/Twn)
Editor: Tri
Copyright © 2025