Perhutani Perhutani Ikuti FGD Pengelolaan Hutan untuk Kurangi Risiko Banjir di Grobogan |

TELAWA, PERHUTANI (08/10/2025) | Dalam rangka mengurangi risiko banjir di wilayah Kabupaten Grobogan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Telawa mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di ruang rapat Wakil Bupati Grobogan pada Selasa (07/10).

FGD ini merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan tema “Pengelolaan Hutan yang Produktif dan Berkelanjutan di Kabupaten Grobogan”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Administratur KPH Telawa, KPH Purwodadi, dan KPH Gundih, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, Kepala Bappeda, seluruh Unit Perangkat Daerah (UPD), Camat se-Kabupaten Grobogan, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Jawa Tengah, serta para akademisi.

FGD ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sikap, pendapat, persepsi, dan pengalaman dari berbagai pihak dalam menjaga kelestarian hutan, mencegah banjir dan kekeringan, serta mengoptimalkan peran sektor kehutanan sebagai penggerak ekonomi hijau di wilayah Grobogan.

Administratur KPH Telawa, Heri Nur Afandi, menegaskan bahwa kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Ia berharap semua pihak memahami pentingnya hutan dan ikut berperan aktif dalam pelestarian.

“Kelestarian hutan adalah yang selalu kita harapkan bersama. Perhutani berharap semua pihak ikut berperan sesuai kewenangannya masing-masing. Dengan hutan yang produktif dan berkelanjutan, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko banjir,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Grobogan mencapai 202.385 hektare, menjadikannya kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, luas kawasan hutan produksi mencapai 70.189,94 hektare atau sekitar 34,6% dari total wilayah. Hutan produksi tersebut terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 3.060,97 hektare dan hutan produksi tetap seluas 67.097,2 hektare. Sementara kawasan bentang alam karst seluas 11.377 hektare tersebar di Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, dan Ngaringan, dengan luas hutan dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) mencapai 5.425,49 hektare.

“Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Grobogan tahun 2024. Sektor ini tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi kunci keseimbangan ekosistem dan ketahanan lingkungan,” tegasnya.

Anang juga menambahkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dari hulu ke hilir, sehingga penanganan banjir dan kekeringan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi keharusan untuk memastikan tata kelola hutan memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Melalui FGD ini, seluruh peserta sepakat bahwa pengelolaan hutan produktif dan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis seperti penanganan banjir dan kekeringan, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan menjadi fokus utama diskusi. (Kom-PHT/Tlw/Sis)

Editor: Tri