Perhutani Perhutani KPH Balapulang Koordinasi dengan Pemdes Malahayu Terkait Penutupan Sementara Wisata Dadablangan |

BALAPULANG, PERHUTANI (15/03/2026) | Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Balapulang, melaksanakan kegiatan sinergi dan koordinasi bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Malahayu, terkait penutupan sementara objek wisata Dadablangan, yang berada di wilayah Desa Malahayu. Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan di rumah Kepala Desa Malahayu, pada Minggu, (15/03).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Sub Seksi (KSS) Agroforestry dan Wisata, Perhutani, KPH Balapulang, Mamat Surahmat, bersama Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Malahayu, serta perangkat Pemerintah Desa Malahayu. Kegiatan ini, bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi terkait pengelolaan dan kondisi terkini kawasan wisata Dadablangan.

Administratur, KPH Balapulang, melalui Kepala Sub Seksi Agroforestry dan Wisata, KPH Balapulang, Mamat Surahmat, menyampaikan bahwa penutupan sementara objek wisata Dadablangan, dilakukan sebagai langkah antisipasi serta upaya menjaga keselamatan pengunjung. Selain itu, penutupan sementara ini, juga dimaksudkan untuk memberikan waktu dalam melakukan evaluasi pengelolaan serta kesiapan sarana dan prasarana wisata di kawasan tersebut.

Ia, menambahkan bahwa koordinasi ini, juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara Perhutani, dan Pemerintah Desa, dalam pengelolaan kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Dengan demikian, ke depan pengelolaan wisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengunjung serta kelestarian hutan.

Sementara itu, Kepala Desa Malahayu, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan oleh Perhutani. Pemerintah desa berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam pengembangan potensi wisata desa yang berada di kawasan hutan Perhutani.

Melalui koordinasi ini, diharapkan setiap kebijakan terkait pengelolaan wisata Dadablangan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan demikian, apabila kondisi telah memungkinkan, objek wisata tersebut, dapat kembali dibuka dengan pengelolaan yang lebih baik, aman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. (Kom-PHT/Bpl/Mmy)

Editor: Tri