Perhutani Perhutani Banyumas Barat Dukung Konsultasi Publik Pengelolaan Pesisir Kampung Laut |

BANYUMAS BARAT, PERHUTANI (11/12/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat, melalui Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Rawa Timur mengikuti kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, pada Rabu (11/12).

Hadir mewakili Perhutani, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Rawa Timur, Kusnadi, didampingi Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH), Cilacap, Jamaniyanto dan Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cikonde, Muswarsono. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Cilacap, Indarto; Camat Kampung Laut Heru Kurniawan; unsur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap; organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan; serta stakeholder lainnya dari berbagai instansi dan masyarakat setempat.

Konsultasi publik ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan di wilayah Kampung Laut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir, perikanan, mangrove, dan ekosistem penyangga lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum komunikasi untuk menjaring masukan dari masyarakat dan pihak terkait agar program yang direncanakan berjalan tepat sasaran serta menghindarkan potensi konflik kepentingan.

Administratur KPH Banyumas Barat melalui Kepala BKPH Rawa Timur, Kusnadi, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung penuh upaya pelestarian kawasan pesisir dan siap berkontribusi melalui program rehabilitasi lahan dan hutan, khususnya di kawasan mangrove dan sempadan sungai. Ia menegaskan, “Kami terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan pesisir yang ada di wilayah kerja kami.”

Dalam sambutannya, Camat Kampung Laut, Heru Kurniawan menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kawasan pesisir yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi. Ia, mengatakan, “Kawasan Kampung Laut, ini tidak hanya penting untuk masyarakat setempat, tetapi juga memiliki fungsi vital dalam perlindungan lingkungan. Diperlukan komitmen bersama untuk menjaganya.”

Perwakilan Dinas KKP, Indarto, turut menekankan bahwa keterlibatan semua pihak, termasuk lembaga pengelola hutan seperti Perhutani, sangat dibutuhkan dalam menciptakan sistem pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta, termasuk perwakilan LSM dan tokoh masyarakat, yang menyoroti pentingnya peran masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan serta perlunya edukasi berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan konsultasi publik ini, diharapkan seluruh rencana pengelolaan wilayah Kampung Laut dapat berjalan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. (Kom-PHT/Byb/Twn)

Editor: Tri