Perhutani Perhutani KPH Bondowoso Hadiri Rapat Komisi dan Pleno I Dewan Sumber Daya Air Jawa Timur |

BONDOWOSO, PERHUTANI (20/08/2024) | Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso hadiri kegiatan Rapat Komisi dan Sidang Pleno I Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng Jalan Raya Gubeng No.54, Surabaya dengan pelaksanaan Pleno selama 2 (dua) hari sejak tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2024 dan diikuti seluruh Instansi terkait se Jawa Timur, Selasa (20/08).

Acara yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur terkait Penyusunan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pembahasan Isu-Isu Strategis yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam Sidang Pleno I Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Sidang Komisi terbagi menjadi 3 (tiga), Komisi I Konservasi Sumber Daya Air, Komisi II Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Komisi III Pengendalian Daya Rusak Air. Untuk Komisi I diantaranya Perhutani KPH Bondowoso Misbakhul Munir, selaku Ketua Komisi I, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Deden Suhendi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Susiati, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Sri Wahyu Kusumastuti, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas – Sampean, Yayasan Sanggar Indonesia Hijau (SIHIJAU) Sugiarto, Lembaga Kemitraan Desa Pengelolaan Hutan (LMDH) ”Wono Lestari” Mat Solikin, Lembaga Kemitraan Desa Pengelolaan Hutan (LMDH) ”Wono Asri” Lavelia P, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) “Seloliman” Suroso, dan Kelompok Pelestari Alam (KPA) ”Laskar Semeru” Suhariyono, S.AP.

Kepala Perhutani KPH Bondowoso Misbakhul Munir selaku Ketua Komisi I membahas tentang Usulan Rekomendasi Kunjungan Kerja dan Isu Strategis Hasil Rekomendasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) dan Komisi Irigasi (Komir) yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi. Rapat telah menghasilkan berbagai hal termasuk diantaranya : Kebijakan tentang pengelolaan DAS Konservasi dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), Mapping Penggunaan Kawasan Hutan, dan Penyelesaian Permasalahan, “Semoga Sidang Komisi ini mejadikan solusi untuk pelayanan konservasi yang berbasis kehutanan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Timur.” ungkap munir.

Sidang Pleno dihadiri tidak kurang dari 32 Kepala Dinas Intansi dan BUMN terkait yang berada diwilayah jawa timur dan rekomendasi hasil sidang akan segera dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan dan segera di implementasiskan. (Kom-PHT/Bdw/Mam)