Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor, di antaranya perwakilan dari Polres Purworejo, Kodim 0708 Purworejo, Kejaksaan Negeri Purworejo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Purworejo, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan Kabupaten Purworejo, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Purworejo, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Purworejo, seluruh camat se-Kabupaten Purworejo, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purworejo, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purworejo.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai langkah strategis dan upaya antisipatif guna menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi pada musim kemarau tahun ini.

Kepala BPBD Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh Kepala Bidang, Suparyono, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan kesiapan sumber daya, baik personel, sarana prasarana, maupun logistik. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain pemetaan wilayah rawan kekeringan, kesiapan distribusi air bersih, penguatan peran pemerintah kecamatan dan desa, serta sinergi antarinstansi dalam penanganan darurat. Selain itu, dibahas pula strategi mitigasi jangka panjang, seperti konservasi sumber daya air dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan air secara bijak.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Purworejo, Supriyanto, selaku perwakilan dari Perhutani, KPH Kedu Selatan, menyampaikan bahwa sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat desa hutan, tetap dijaga kelestariannya.

Ia, juga menjelaskan bahwa di wilayah BKPH Purworejo, telah disiapkan enam posko untuk mengantisipasi kebakaran hutan, serta kesiapan dalam membantu penyaluran distribusi air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekurangan air.

“Kami siap membantu penyaluran air bersih kepada masyarakat desa hutan, yang terdampak kekeringan serta menjadi bagian dari tim penanganan di Kabupaten Purworejo demi kepentingan bersama,” ujarnya.

Perwakilan dari masing-masing instansi turut menyampaikan kesiapan dan rencana aksi yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta lembaga kemasyarakatan diharapkan mampu mempercepat respons dalam penanganan dampak kekeringan.

Rapat koordinasi ini, diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kesiapsiagaan Kabupaten Purworejo, dalam menghadapi musim kekeringan tahun 2026, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal. (Kom-PHT/Kds/Bhs).