KEDU UTARA, PERHUTANI (26/05/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara bersama para pemangku kepentingan kehutanan mengikuti Workshop Perhutanan Sosial Kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman regulasi, kapasitas kelompok, serta sinergi antarlembaga dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Senin (25/05).
Kegiatan tersebut dihadiri mantan Bupati Wonosobo sekaligus pegiat kehutanan Wonosobo, Kholiq Arif, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII Wonosobo, Heru Cahya Nugraha, jajaran Perhutani dari Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonosobo dan BKPH Ngadisono, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia Kabupaten Wonosobo, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) wilayah Wonosobo, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping di wilayah Wonosobo.
Workshop berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh semangat kolaborasi antar pihak yang selama ini terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam implementasi program Perhutanan Sosial di Kabupaten Wonosobo.
Dalam pembahasannya, peserta mendapatkan pemahaman terkait regulasi Perhutanan Sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial agar berjalan sesuai ketentuan serta mampu memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, workshop juga membahas pentingnya pendampingan kepada kelompok tani hutan dalam membangun kemampuan penyusunan rencana kerja kelompok. Pendampingan dinilai menjadi faktor penting agar kelompok mampu menjalankan program secara terarah, mandiri, dan berkelanjutan.
Penguatan jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Sinergi antara Kelompok Tani Hutan (KTH), KPH, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), LSM pendamping, serta unsur terkait lainnya diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program Perhutanan Sosial di lapangan.
Administratur KPH Kedu Utara melalui Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonosobo, Naufal Rafif, menyampaikan bahwa Perhutani mendukung kegiatan workshop sebagai upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder kehutanan di wilayah Wonosobo.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan Perhutanan Sosial sehingga pengelolaan hutan dapat berjalan harmonis antara aspek kelestarian dan pemberdayaan masyarakat desa hutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kholiq Arif menyampaikan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar fungsi hutan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Perhutanan Sosial menjadi ruang penting untuk membangun keseimbangan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan pemahaman regulasi dan sinergi semua pihak agar program berjalan optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala CDK Wilayah VII Wonosobo, Heru Cahya Nugraha, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut sebagai upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga di bidang kehutanan.
Menurutnya, penguatan kapasitas kelompok dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci keberhasilan program Perhutanan Sosial di wilayah Wonosobo.
Kegiatan workshop tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar hutan. (Kom-PHT/Kdu/Nurul)
Editor: Tri
Copyright © 2026