Kegiatan survei lapangan ini bertujuan meninjau secara langsung kondisi kawasan hutan yang direncanakan sebagai lokasi pengembangan program, meliputi aksesibilitas, topografi, serta kesesuaian lahan dengan rencana kegiatan. Selain itu, survei juga menjadi sarana koordinasi awal antara Perhutani, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah desa guna memastikan rencana program dapat berjalan selaras dengan fungsi kawasan hutan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Administratur KPH Kedu Utara, melalui Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Magelang, Yulianto, menyampaikan bahwa Perhutani pada prinsipnya mendukung dan terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor dalam rangka menyukseskan program-program strategis pemerintah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan kawasan hutan harus tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan.
“Perhutani selalu terbuka untuk berkolaborasi dan mendukung program pemerintah, termasuk program ketahanan pangan. Pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku agar fungsi dan kelestarian hutan tetap terjaga,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi sejak tahap perencanaan menjadi hal penting untuk menghindari potensi permasalahan di kemudian hari. Dengan komunikasi yang baik antarpihak terkait, diharapkan program dapat memberikan manfaat tanpa mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan.
Sementara itu, Komandan Rayon Militer Windusari, Kapten Infanteri Abriyanto, menjelaskan bahwa kegiatan survei ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian lokasi yang direncanakan.
Ia, menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Perhutani, dan pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan program Batalyon Ketahanan Pangan.
“Kami melakukan survei untuk memastikan bahwa lokasi yang direncanakan benar-benar sesuai dan memungkinkan untuk mendukung program ketahanan pangan. Sinergi dengan Perhutani, dan pemerintah desa, menjadi kunci agar program ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Perwira Seksi Logistik Kodim, Jumadi, menambahkan bahwa program Batalyon Ketahanan Pangan dirancang untuk memperkuat ketahanan wilayah melalui pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan.
Ia, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi aspek penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Koordinasi yang baik dengan Perhutani, dan unsur pemerintah desa sangat diperlukan agar program ini dapat dilaksanakan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dusun Wonoroto, Rusin, menyampaikan dukungannya terhadap rencana program tersebut. Menurutnya, program ketahanan pangan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan wilayah.
“Pemerintah dusun mendukung program ini selama dilaksanakan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Perhutani, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah melalui kolaborasi yang sinergis, profesional, dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kelestarian hutan. (Kom-PHT/Kdu/Nurul)