Perhutani Perhutani KPH Madiun Lakukan Pendampingan Monev CDK Pacitan di BKPH Sampung |

MADIUN, PERHUTANI (12/02/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun mengikuti kegiatan pendampingan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Pacitan di petak 46G Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Klaten, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sampung, pada Rabu (11/2).

Tim CDK Wilayah Pacitan yang dipimpin oleh Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Getry Ratna Saputra didampingi oleh Kepala Sub Seksi (KSS) Perencanaan Ari Wibowo, KSS Agroforestri dan Ekowisata Purnomo, serta Kepala BKPH Sampung Angganata Rona S. beserta jajaran.

Dalam pelaksanaan monev, tim melakukan pemeriksaan dokumen dan data kegiatan agroforestri tahun 2025, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Petak 46G. Selain itu, tim juga menggelar diskusi evaluasi terkait kondisi eksisting di lapangan serta melakukan pengecekan terhadap kesiapan lokasi yang direncanakan sebagai area kegiatan agroforestri jagung tahun 2026.

Administratur KPH Madiun, Rusydi, menyampaikan bahwa kegiatan monev menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agroforestri berjalan sesuai ketentuan. Ia menambahkan bahwa pengembangan agroforestri, khususnya komoditas jagung, diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian.

“Pendampingan ini menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan bagi kami di lapangan. Dengan adanya pemeriksaan dokumen dan tinjauan langsung, kami dapat memastikan kesiapan lokasi serta kesesuaian data untuk mendukung rencana agro jagung tahun 2026,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Monev CDK Pacitan, Getry Ratna Saputra menyampaikan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara administrasi, perencanaan, dan kondisi riil di lapangan.

“Kami melakukan verifikasi dokumen agroforestri tahun 2025 serta melihat langsung eksisting petak yang direncanakan untuk kegiatan 2026. Harapannya, seluruh proses dapat berjalan tertib administrasi dan tetap memperhatikan aspek teknis serta kelestarian kawasan hutan,” jelasnya. (Kom-PHT/Mdn/Adl)