RANDUBLATUNG, PERHUTANI (26/02/2026) | Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Progress Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dipimpin oleh Asisten II Kabupaten Blora, guna mengevaluasi perkembangan serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan pada Rabu, (25/02/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Bupati Blora, kegiatan ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Blora, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Kabupaten Blora, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Blora, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Blora, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Kabupaten Blora, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, Kabupaten Blora, seluruh camat se-Kabupaten Blora, serta segenap Administratur KPH se-Blora Raya.
Administratur, KPH Randublatung, Herry Merkussiyanto Putro, menyampaikan bahwa persoalan perizinan menjadi tantangan tersendiri. Tercatat terdapat tujuh pengajuan perizinan KDKMP, yang masuk kawasan hutan dan tiga pengajuan berada di atas tanah milik perusahaan atau tanah DK. Kondisi ini memerlukan koordinasi lebih lanjut serta penyelesaian administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, jelas Herry.
Dalam rakor tersebut, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat sinergi dan komunikasi lintas instansi guna mempercepat penyelesaian kendala, baik terkait penyediaan lahan maupun proses perizinan, sehingga pembangunan KDKMP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Asisten II Kabupaten Blora, Dasiran, menyoroti sejumlah tantangan dalam pembangunan KDKMP, salah satunya keterbatasan lahan. Beberapa desa, tidak memiliki lahan memadai untuk pembangunan fasilitas koperasi, sehingga menghambat percepatan realisasi program. Selain itu, faktor geografis juga menjadi perhatian, terutama desa yang lokasinya jauh dari kawasan hutan, dengan luas wilayah kecil yang berdampak pada potensi keberhasilan pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal.
“Perlu sinergi dan komitmen bersama agar kendala-kendala ini dapat segera diatasi. Kita harus mencari solusi konkret, baik terkait penyediaan lahan maupun percepatan perizinan,” tegas Dasiran.
Kasdim (Kepala Staf Komando Distrik Militer) 0721/Blora, Mayor Inf Bani, turut menyampaikan perkembangan terbaru realisasi program. Dari total rencana pembangunan di 295 desa, hingga saat ini baru 24 desa, yang telah terealisasi 100 persen.
Ia, juga menyoroti enam desa yang belum dapat memulai pembangunan karena tidak memiliki lahan, yang menjadi tantangan serius dan memerlukan solusi bersama.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah bersama unsur TNI, dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen memperkuat koordinasi guna mempercepat penyelesaian pembangunan KDKMP sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa. (Kom-PHT/Rdb/Jun).
Editor: Tri
Copyright © 2026