Perhutani Perhutani KPH Randublatung Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Bodeh untuk Meningkatkan Keamanan Hutan |

RANDUBLATUNG, PERHUTANI (29/01/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung melalui Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Beran melaksanakan koordinasi dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Bodeh dalam rangka meningkatkan keamanan hutan serta mendukung keberhasilan tanaman. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (27/01).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKPH Beran, Muslim; Kepala Desa Bodeh, Munadi; Babinsa Desa Bodeh, Mugiono; serta tokoh masyarakat Desa Bodeh, Harno.

Bertempat di Warung Kopi Mbah Darjo pada pukul 13.00 WIB, Administratur KPH Randublatung melalui Kepala BKPH Beran, Muslim, menyampaikan permohonan dukungan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan hutan, khususnya terkait pencurian kayu dan tanaman, termasuk tindakan perusakan, perempelan, serta penyemprotan, terutama pada tanaman muda.

Ia menjelaskan bahwa saat ini penggarap dalam kegiatan bercocok tanam telah menggunakan metode modern, di mana pengolahan tanah tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui penyemprotan dan penanaman langsung, sehingga memerlukan pengawasan bersama agar tidak berdampak pada tanaman kehutanan.

Lebih lanjut, Kepala BKPH Beran menjelaskan adanya kebijakan jarak tanam 8 x 3 meter yang bertujuan memberikan ruang bagi penggarap agar kegiatan pertanian dapat dilakukan lebih optimal dan berkelanjutan tanpa merusak tanaman kehutanan. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan perempelan pada tanaman kehutanan diperbolehkan, namun harus sesuai dengan standar operasional prosedur, yakni maksimal 40 persen dari tinggi pohon.

Sementara itu, Kepala Desa Bodeh, Munadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Administratur KPH Randublatung yang diwakili Kepala BKPH Beran atas penjelasan terkait kebijakan jarak tanam 8 x 3 meter. Ia berharap kebijakan tersebut dapat dipahami masyarakat sebagai solusi untuk meminimalkan potensi perusakan tanaman kehutanan.

Munadi juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat penggarap yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia berkomitmen untuk menyampaikan kembali kebijakan Perhutani kepada masyarakat melalui forum rapat desa maupun pertemuan warga.

Babinsa Desa Bodeh, Mugiono, turut mengapresiasi kegiatan koordinasi tersebut karena memberikan tambahan wawasan terkait keamanan hutan dan pengelolaan tanaman kehutanan, khususnya mengenai kebijakan jarak tanam. Ia menyatakan kesiapan untuk membantu menyosialisasikan pentingnya menjaga hutan serta mendukung keberhasilan tanaman.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Bodeh, Harno, berharap hubungan harmonis antara Pemerintah Desa, Babinsa, dan Perhutani dapat terus terjalin dengan baik. Ia menilai Perhutani telah memberikan solusi yang tepat dalam pengelolaan hutan sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh manfaat tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

Melalui kegiatan koordinasi ini, Perhutani KPH Randublatung berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dengan pemerintah desa, aparat kewilayahan, dan masyarakat dalam menjaga keamanan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. (Kom-PHT/Rdb/Jun)