TASIKMALAYA, PERHUTANI (24/02/2026) | Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang kehutanan, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya melaksanakan kegiatan silaturahmi dan audiensi dengan Bupati Tasikmalaya, Sabtu (21/02), bertempat di Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Kegiatan tersebut dihadiri Administratur/KKPH Tasikmalaya Danu Prasetyo didampingi Wakil Administratur/KSKPH Tasikmalaya Rodiana Rahman serta Kepala Sub Seksi Hukum, Agraria, Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan (HKAKP) Salim. Kehadiran jajaran manajemen ini menegaskan komitmen Perhutani dalam membangun komunikasi strategis dan terstruktur dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Rombongan Perhutani diterima langsung oleh Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin yang menyambut baik langkah proaktif Perhutani dalam memperkuat sinergi pengelolaan kawasan hutan negara di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif.
Administratur/KKPH Tasikmalaya Danu Prasetyo menyampaikan bahwa pengelolaan hutan saat ini memerlukan pendekatan integratif berbasis tata kelola yang adaptif.
“Kami memandang kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten sebagai enabler strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis hutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Danu juga memaparkan perkembangan program perlindungan hutan, penguatan patroli keamanan kawasan, serta strategi pengembangan kemitraan kehutanan produktif. Berbagai tantangan aktual seperti dinamika sosial, tekanan pemanfaatan lahan, hingga harmonisasi kebijakan tata ruang turut menjadi pembahasan dalam diskusi.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyampaikan apresiasi atas kontribusi Perhutani dalam menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyangga sistem lingkungan daerah. Ia menegaskan bahwa hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan tata air, mencegah banjir dan longsor, serta mendukung ketahanan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam.
“Ke depan, kami akan mengajak Perhutani, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Cabang Dinas Kehutanan (CDK), serta para pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan penanaman pohon di lahan-lahan kritis sebagai bagian dari upaya bersama mencegah bencana sekaligus mendukung program Tasik Hejo,” tegasnya.
Menurutnya, program Tasik Hejo bukan sekadar gerakan seremonial penghijauan, melainkan gerakan kolektif berbasis data kerentanan wilayah yang dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat agar berdampak nyata dalam jangka panjang.
Melalui koordinasi ini, Perum Perhutani KPH Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kehutanan yang profesional, transparan, dan kolaboratif sebagai langkah konkret menuju pengelolaan hutan yang adaptif terhadap risiko bencana serta selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang hijau dan berkelanjutan. (Kom-PHT/Tsm/Irbas)
Editor: MS
Copyright © 2026