Perhutani Perhutani Kuningan Hadiri Konsultasi Publik RKPD 2026, Bahas Aspirasi Masyarakat |

KUNINGAN, PERHUTANI (04/02/2025) | Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kuningan berpartisipasi dalam acara konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2026. Acara ini diselenggarakan pada Senin (03/02), di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Pengembangan Bisnis (PPB) KPH Kuningan Unus Yunus, Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Agus Toyib, Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan Usep Sumirat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan Nurul Rachdy, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Administratur KPH Kuningan Teguh Waluyo, yang diwakili oleh Kasi PPB KPH Kuningan Unus Yunus, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, holistik, dan integratif. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah.

“Berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dibahas untuk memastikan bahwa rancangan awal RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2026 mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kuningan dalam menyusun program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi daerah yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan Usep Sumirat, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan pembangunan daerah sangat penting agar program yang disusun lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Forum ini bertujuan untuk menyaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah serta mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terpilih,” ujarnya.

(Kom-PHT/Kng/Ddi).

Editor: EM