Perhutani Perhutani Lakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa Mentasan Cilacap Bahas Sinergi Pengelolaan Lahan |

BANYUMAS BARAT, PERHUTANI (29/10/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat melakukan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, dalam rangka memperkuat sinergi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat desa sekitar. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (29/10) di Balai Desa Mentasan.

Hadir dalam pertemuan tersebut dari pihak Perhutani, antara lain Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kawunganten, Kepala BKPH Bokol Totok Sugiarto, Kepala Sub Seksi (KSS) Kemitraan Kaswan, serta KSS Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Winasis Prasetyotomo. Sementara itu, dari pihak desa hadir langsung Kepala Desa Mentasan Maryono beserta jajaran perangkat desa.

Kegiatan koordinasi ini bertujuan membahas potensi kerja sama pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan milik Perhutani yang berada di wilayah administratif Desa Mentasan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya pendekatan sosial antara Perhutani dan masyarakat desa hutan untuk mendukung program pemberdayaan serta ketahanan ekonomi berbasis kehutanan.

Koordinasi diakhiri dengan sesi diskusi dan penyamaan persepsi mengenai langkah-langkah teknis yang akan ditempuh dalam waktu dekat. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, diharapkan ke depan terwujud model kerja sama yang mampu menciptakan win-win solution antara pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Administratur KPH Banyumas Barat melalui Kepala BKPH Kawunganten, Rukim, menyampaikan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara Perhutani dan pemerintah desa. “Kami ingin memastikan bahwa keberadaan hutan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar tanpa mengesampingkan aspek kelestarian,” ujarnya.

Sementara itu, KSS Kemitraan Kaswan menjelaskan bahwa saat ini Perhutani membuka ruang kerja sama dalam bentuk pengelolaan bersama (kemitraan kehutanan) dan kegiatan agroforestry.

“Model ini memungkinkan masyarakat desa, melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau kelompok tani, dapat memanfaatkan lahan secara legal dan produktif, tentunya sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Kepala Desa Mentasan Maryono menyambut baik inisiatif dari Perhutani tersebut. Ia berharap sinergi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. “Kami siap mendukung dan mengoordinasikan kelompok masyarakat agar kegiatan ini berjalan sesuai harapan,” tuturnya. (Kom-PHT/Byb/Twn)

Editor: Tri