Perhutani Perhutani Malang Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Kejaksaan |

MALANG, PERHUTANI (23/11/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan melalui kegiatan silaturahmi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, pada Selasa (21/11).

Pertemuan tersebut membahas penguatan penegakan hukum, pendampingan legal, dan pengamanan aset negara di kawasan hutan, sekaligus membangun sinergi lintas lembaga dalam mendukung program pembangunan daerah. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat tata kelola kehutanan agar lebih transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Administratur Perhutani KPH Malang Kelik Djatmiko bersama Wakil Administratur wilayah Malang Timur Soekirno, Kepala Seksi Madya Produksi dan Ekowisata Warno Setyobudi, serta Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan KP Muhammad Hilmy Rizqullah Ramadhan.

Administratur Perhutani KPH Malang Kelik Djatmiko menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kejari Kabupaten malang ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan. “Kami berharap sinergi ini semakin memperkuat upaya Perhutani dalam melindungi aset negara serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Perhutani siap meningkatkan koordinasi dalam aspek hukum dan kepatuhan agar pengelolaan hutan berjalan profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.

Kepala Kejari Kabupaten Malang Fahmi, mengapresiasi langkah Perhutani dalam menjaga transparansi pengelolaan hutan. “Kami menyambut baik kolaborasi ini. Perhutani merupakan mitra strategis dalam menjaga aset negara dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola hutan yang bertanggung jawab. Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum agar seluruh program Perhutani berjalan efektif, tertib, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya langkah pencegahan dan edukasi hukum bagi masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai bentuk mitigasi potensi pelanggaran.

Melalui kegiatan ini, Perhutani berharap sinergitas antar lembaga semakin memperkuat tata kelola BUMN kehutanan, perlindungan kawasan hutan, serta memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Malang. (Kom-PHT/Mlg/Mhrr)