Perhutani Perhutani Malang Perkuat Kolaborasi dengan BAKN DPR RI dan LMDH untuk Hutan Berkeadilan |

MALANG, PERHUTANI (17/10/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang menerima kunjungan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sekaligus Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo di kawasan wisata Coban Putri, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Kamis (16/10).

Dalam kunjungannya tersebut Andreas Eddy Susetyo, diterima oleh Wakil Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Suratno dan didampingi Administratur Perhutani KPH Malang, Kelik Djatmiko. Kegiatan itu juga dihadiri oleh segenap jajaran pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se Kabupaten Malang dan Batu.

Acara tersebut dimulai dengan aksi penanaman pohon disekitar coban putri dan dilanjutkan dengan diskusi penguatan kapasitas tata kelola hutan sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan hutan berkelanjutan yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat.

Wakil Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Suratno menyampaikan, pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga hutan. Menurutnya, kelestarian hutan bukan hanya tanggung jawab Perhutani semata, tetapi seluruh pihak yang mendapatkan manfaat dari alam. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kerja sama dengan masyarakat berjalan seimbang antara kepentingan ekologi dan ekonomi. Hutan tetap lestari, masyarakat pun sejahtera.

Sementara Kelik Djatmiko menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan bergantung pada kolaborasi antara lembaga dan masyarakat. “LMDH adalah ujung tombak keberlanjutan hutan. Mereka yang setiap hari berada di lapangan dan tahu kondisi sebenarnya. Karena itu, kami berkomitmen memperkuat pendampingan dan mempercepat proses kerja sama agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andreas Eddy Susetyo menilai kegiatan ini sebagai contoh konkret sinergi antara kebijakan nasional dan inisiatif lokal. “Pemberdayaan LMDH harus terus didorong agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Inilah esensi dari tata kelola berkeadilan,” katanya.

Andreas juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan proses kerja sama. “Kita tidak bisa bicara keberlanjutan tanpa kejelasan aturan dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, semua pihak harus saling terbuka dan bekerja dengan semangat gotong royong,” tegasnya.

Menutup kegiatan, dilakukan seremonial penyerahan bibit tanaman kepada perwakilan LMDH sebagai bentuk dukungan keberlanjutan program penghijauan di wilayah kerja KPH Malang. Para peserta tampak antusias dan optimistis bahwa sinergi ini akan terus berlanjut di masa mendatang. (Kom-PHT/Mlg/Mhrr)