Perhutani Perhutani Probolinggo dan Muspika Banyuglugur Perkuat Sinergi Mitigasi Bencana Alam |

PROBOLINGGO, PERHUTANI (11/12/2024) | Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Perhutani KPH Probolinggo hadir dalam rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Banyuglugur di Kantor Kecamatan Banyuglugur pada Selasa (10/12). Rakor ini bertujuan menyusun langkah-langkah mitigasi yang terintegrasi di kawasan rawan bencana, terutama di wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan.

Kepala KPH Probolinggo, Aki Leander Lumme, melalui Kepala BKPH Kabuaran, Mahludin, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya proaktif untuk mengantisipasi bencana seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem.

“Kami ingin memastikan setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam menghadapi potensi bencana. Dengan koordinasi yang baik, langkah antisipasi dapat dilakukan lebih efektif, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan,” ujar Mahludin.

Rakor ini dihadiri oleh Camat Banyuglugur Subiryo, Kapolsek Banyuglugur Effendy Nawawi, Danramil Banyuglugur M. Rohman, Kepala RPH Banyuanget Mustofa Kamal, Kades Banyuglugur Sumarno, serta perwakilan masyarakat desa sekitar kawasan hutan.

Agenda rakor meliputi pemetaan wilayah rawan bencana, pembagian tanggung jawab antar instansi, dan pembahasan sistem komunikasi darurat untuk mempercepat respons jika terjadi bencana.

Camat Banyuglugur Subiryo mengapresiasi inisiatif Perhutani dalam memperkuat sinergi mitigasi bencana. “Keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, sangat penting dalam menciptakan sistem mitigasi yang efektif. Langkah ini tidak hanya melindungi hutan tetapi juga keselamatan masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Salah satu hasil rakor adalah kesepakatan untuk menggelar patroli gabungan secara rutin di area rawan bencana, khususnya menjelang musim hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, disepakati program edukasi masyarakat terkait mitigasi bencana, seperti prosedur evakuasi darurat dan pelaporan potensi bahaya.

Perhutani juga menyatakan komitmennya dalam mendukung langkah mitigasi melalui penyediaan tenaga lapangan dan peralatan yang diperlukan selama situasi darurat.

“Kami ingin memastikan kawasan hutan tetap terjaga, namun yang lebih penting adalah melindungi masyarakat dari risiko bencana alam,” imbuh Mahludin.

Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektoral antara Perhutani, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Perhutani dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Kolaborasi lintas sektoral ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang tangguh dan berorientasi pada keselamatan bersama. (Kom-PHT/Pbo/Tan)