Perhutani Perhutani KPH Surakarta Pastikan Program Ketahanan Pangan Selaras dengan Kelestarian Hutan |

SURAKARTA, PERHUTANI (28/02/2026) | Upaya penguatan program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan terus didorong berbagai instansi pemerintah dan TNI. Dalam rangka menjajaki kemungkinan kerja sama tersebut, TNI AU Lanud Adisumarmo Solo melakukan koordinasi dengan Perhutani KPH Surakarta terkait permohonan pemanfaatan lahan di wilayah kerja Perhutani pada Rabu (26/02). Pertemuan ini menjadi forum klarifikasi status kawasan sekaligus penguatan sinergi antarinstansi agar program ketahanan pangan tetap berjalan selaras dengan prinsip perlindungan kawasan hutan dan ketentuan tata kelola kehutanan.

Administratur Perhutani KPH Surakarta melalui Kepala BKPH Lawu Utara Rohaniyatun menjelaskan bahwa wilayah yang diajukan berada dalam kawasan BKPH Lawu Utara yang seluruhnya berstatus Hutan Lindung. Ia menyampaikan bahwa pada prinsipnya Perhutani mendukung program ketahanan pangan nasional. Namun, untuk wilayah Lawu Utara tidak memungkinkan digunakan karena seluruh kawasan memiliki fungsi lindung yang harus dijaga. Hutan lindung memiliki peran penting dalam menjaga tata air, mencegah erosi dan longsor, serta melindungi keseimbangan ekosistem sehingga tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya pangan.

Perwakilan TNI AU Lanud Adisumarmo Kapten Wakidi menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang diberikan Perhutani. Ia menyatakan bahwa pihaknya memahami setiap kawasan hutan memiliki fungsi yang harus dipertahankan. Koordinasi ini dinilai penting agar program ketahanan pangan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak bertentangan dengan aspek lingkungan. Ke depan, pihaknya akan menyesuaikan rencana dengan mencari alternatif lokasi yang sesuai secara status dan peruntukan.

Melalui koordinasi ini, kedua pihak sepakat bahwa sinergi lintas sektor harus tetap mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan komunikasi yang baik antara Perhutani dan TNI AU dapat terus terjalin sehingga program strategis nasional dapat berjalan tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan dan mitigasi bencana di wilayah sekitar. (Kom-PHT/Ska/Mar)