MAJALENGKA, PERHUTANI (21/7/2020) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka menerima kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan melalui Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara untuk meninjau dan memverifikasi 7 LMDH penerima bantuan alat ekonomi produktif untuk peningkatan usaha Petani Perhutanan Sosial (PS) dalam masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Majalengka, Senin (20/3).
Dalam kegiatan ini hadir Kepala BPSKL Ojom Somantri, Tim KPH Majalengka, Dinas Kehutanan Provinsi, Pokja PPS Jabar, LSM KPI, LSM Garda Bumi, Kepala Desa Sidamukti, Kepala Desa Kulur dan 7 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) calon penerima manfaat bantuan dari Desa Sidamukti, Desa Kulur, Desa Cipicung, Desa Anggrawati, Desa Cihaur, Desa Borogojol, Desa Cipasungyang.
Di tempat terpisah Administratur Perhutani Majalengka Andi Mulya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Kemen LHK dari BPKSL Jawa Bali Nusa Tenggara atas kedatangannya di KPH Majalengka dan memverifikasi LMDH yang telah mendapatkan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) yang akan mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif.
“Bantuan tersebut nantinya bermanfaat bagi kelompok usaha masyarakat baik bidang pertanian dan wisata, diharapkan dengan adanya bantuan tersebut bisa meningkatkan perekonomiaan masyarakat sekitar hutan.”
Pada kesempatan tersebut Kepala BPSKL Ojom Somantri mengharapkan LMDH dan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) LMDH penerima bantuan alat ekonomi produktif untuk peningkatan usaha Petani Perhutanan Sosial (PS) bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, baik dari pengolahan produksi pertanian dan wisata dengan teknologi dan kreatifitas yang akan disalurkan dari KLHK Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraaan Lingkungan melalui Kepala BPSKL wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
“Saya berharap hutan kita agar dipelihara, ditanami dan dijaga kelestariannya agar tercipta keseimbangan alam sehingga sumber air dan siklus alam seimbang untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya dan masyarakat pada umumya, supaya bencana banjir longsor bisa diminimalisir,” pungkasnya. (Kom-PHT/MJL/AW).
Editor : Ywn
Copyright©2020