Perhutani Perhutani-TNI-Dishut Banyuwangi Dukung Kedaulatan Pangan |

BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (19/12) | Upaya Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan untuk mendukung program pemerintah dalam bidang kedaulatan pangan mendapat dukungan dari TNI AD 0825 Banyuwangi dan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyuwangi. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya penanaman bersama tanaman tumpangsari yang ditaman bersamaan dengan tanaman kehutanan di petak 39b RPH Grajagan BKPH Curahjati.

Kegiatan penanaman bersama ini diikuti juga 200 orang dari kelompok tani hutan kecamatan Purwoharjo,Tegaldlimo, Muncar, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran dan 7 kepala desa. Acara ini ditandai dengan penyerahan bantuan bibit kedelai oleh Kadishut Kab. Banyuwangi kepada kelompok tani hutan. Kawasan hutan telah ditanami tanaman jenis padi, kedelai dan jagung yang merupakan jenis pertanian untuk pangan yang ditaman bersama dengan tanaman kehutanan (tanaman tumpangsari).

Tanaman tumpangsari yang merupakan tanaman kedaulatan pangan yang dilakukan pada lokasi tanaman tahun 2016 seluas 450,33 ha yang memasuki masa tanam hingga bulan Januari 2016 ditambah dengan penanaman lahan dibawah tegakan (PLDT) tersebut berada tersebar di wilayah KPH Banyuwangi Selatan yang terbagi di 7 wilayah BKPH dengan rincian untuk jenis komoditi padi,jagung,kedelai yang dilakukan petani hutan yang terwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Banyuwangi, Ikhrori Hudanto mengatakan bahwa pihaknya mendukung dan mengapresiasi atas kerjasama dan kontribusi Perhutani terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan tersedianya lahan kawasan hutan untuk kegiatan tumpangasari yang berdampak sangat menguntungkan, karena masyarakat dapat merasakan peningkatan pendapatan/ekonomi dari hasil tumpangsari, belum kegitan lainnya, papar Ihkrori. Terima kasih Perhutani atas kontribusinya terhadap masyarakat sekitar hutan, kami akan tetap berkomitmen untuk selalu mendukung PHBM dan berharap terus berkesinambungan, pungkasnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) KPH Banyuwangi Selatan, Agus Setiyoko mengatakan bahwa kita dalam mengelola hutan tidak bisa sendirian butuh stake holder atau pihak terkait lainnya dalam pelaksanaannya, dan pengelolaan hutan harus meliputi 3 aspek yang harus berjalan seimbang antara lain aspek ekologi, ekonomi dan aspek sosial, sistem PHBM adalah wujud nyata atau implementasi dari aspek sosial. (Kom-PHT/Bws/Didik Nurcahyo)

Editor : Dadang K Rizal