Perhutani Perhutani Turut Serta dalam Penandaan Areal IPHPS di Desa Kalices Patean |

KENDAL, PERHUTANI (09/09/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal turut serta dalam kegiatan penandaan batas areal Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Desa Kalices, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, pada Senin (08/09).

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Pemerintah Kecamatan Patean, Pemerintah Desa Kalices, serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Restu Bumi.

Administratur KPH Kendal, Muhadi, menyampaikan komitmen Perhutani dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan IPHPS. Turut diterangkan olehnya bahwa penandaan batas wilayah IPHPS sangat penting sebagai acuan pengelolaan, baik dengan kawasan hutan Perhutani maupun tanah hak milik masyarakat.

“Program IPHPS sendiri mulai diimplementasikan sejak 2017 dengan memberikan kesempatan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) atau LMDH untuk mengelola hutan secara produktif,” jelasnya.

Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sojomerto Selatan, Edi Sujarno, menambahkan bahwa Perhutani terjun langsung dalam proses penandaan batas. RPH Sojomerto Selatan bersama instansi terkait melakukan penandaan dan pemasangan patok batas antara areal IPHPS dengan lahan hak milik, kawasan Perhutani, PPKH Pertamina, serta PLN.

“Penandaan dilakukan secara detail menggunakan GPS disertai pencatatan koordinat patok batas,” terangnya.

Sementara itu, perwakilan DLHK Provinsi Jawa Tengah, Tomy Yoga, menyampaikan bahwa setelah dilakukan penandaan, diperkirakan luas wilayah IPHPS LMDH Restu Bumi mencapai 111 hektare.

“Setelah pemasangan patok batas ini, kegiatan akan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI, dilanjutkan penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP) dan peta, sebelum akhirnya disahkan oleh Kepala BPKH Wilayah XI,” jelasnya.

Ketua LMDH Restu Bumi, Marsidi, mengaku antusias mengikuti kegiatan ini. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Kami akan memanfaatkan serta mengelola lahan kawasan hutan yang diberikan sebaik mungkin,” ungkapnya. (Kom-PHT/Knd/Bkt)

Editor: Tri