JPNN.COM (15/04/2022) | Perum Perhutani menyiapkan langkah strategis termasuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya termasuk karyawan demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan.

Hal ini dilakukan menyusul beredarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022.

“Ada implikasi dari penetapan kebijakan KHDPK itu, tak terkecuali terhadap karyawan Perhutani,” kata Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro dalam siaran persnya, Jumat (15/4).

Namun, dia menyebut hal itu berdampak positif karena membuat Perhutani menjadi lebih fokus ke bisnis dan mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya termasuk karyawan.

Wahyu menyatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah termasuk inventarisasi dan pengalokasian sumber daya manusia (SDM) untuk menyokong pengembangan bisnis.

Selain itu, lanjutnya, manajemen juga melakukan inventarisasi terhadap aset tanaman dan aset tetap secara menyeluruh.

Pihaknya yakin fokus ke aspek bisnis akan bisa mengakselerasi kecepatan kinerja Perhutani menjadi lebih kencang.

“Dengan demikian, pada akhirnya semua stakeholders akan mendapat manfaat,” kata dia.

Perhutani, tambahnya, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan bagian dari pemerintahan tentunya memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah termasuk penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Selajutnya, Perhutani akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian LHK untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut agar keberlanjutan bisnis Perhutani, kepentingan stakeholders termasuk karyawan serta kelestarian hutan tetap terjaga.

“Pada saat yang sama, kami terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stakeholders di kalangan internal dan eksternal,” tegas dia. (cuy/jpnn)

Sumber : jpnn.com

Tanggal : 15 April 2022