BANYUMAS BARAT, PERHUTANI (10/03/2026) | Guna memperkuat sinergi pengelolaan sumber daya hutan dan memantapkan koordinasi kewilayahan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat melalui jajaran Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bokol melakukan kunjungan kerja dan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Rabu (10/03).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Jeruklegi tersebut menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk menyelaraskan program kerja, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Mewakili Administratur KPH Banyumas Barat, Kepala BKPH Bokol, Sugeng Suyatno, hadir didampingi jajaran Kepala Resor Pemangkuan Hutan (RPH) di lingkup BKPH Bokol. Rombongan Perhutani disambut langsung oleh Camat Jeruklegi, Irwan Arianto, beserta jajaran staf kecamatan.

Administratur KPH Banyumas Barat melalui Kepala BKPH Bokol, Sugeng Suyatno, menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Administratur  yang berhalangan hadir secara langsung. Ia menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah preventif dan strategis dalam menjaga kondusivitas kawasan hutan di wilayah Jeruklegi yang termasuk dalam pangkuan BKPH Bokol.

“Hutan bukan hanya milik Perhutani, tetapi merupakan aset negara yang manfaatnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Melalui koordinasi dengan Camat selaku pemangku wilayah administratif, kami berharap potensi gangguan keamanan hutan seperti pembalakan liar maupun kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan secara bersama-sama,” ujar Sugeng.

Selain aspek keamanan, Sugeng juga memaparkan program pemberdayaan masyarakat melalui skema kemitraan yang saat ini sedang berjalan. Ia berharap pihak kecamatan dapat turut memberikan dukungan dalam mengedukasi masyarakat agar ikut menjaga kelestarian hutan sekaligus memanfaatkannya secara legal dan bertanggung jawab.

Camat Jeruklegi, Irwan Arianto, menyambut baik inisiatif Perhutani tersebut. Menurutnya, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BKPH Bokol. Wilayah Jeruklegi memiliki keterkaitan erat dengan kawasan hutan. Oleh karena itu, sinergi antara Perhutani, kecamatan, hingga pemerintah desa sangat penting. Kami siap mendukung program-program Perhutani, terutama yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pola kemitraan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas upaya mitigasi bencana alam, mengingat kondisi topografi wilayah yang memerlukan pengawasan ekstra saat musim penghujan maupun kemarau panjang. Jajaran Kepala RPH yang hadir turut menyampaikan laporan kondisi terkini di lapangan sehingga tercipta kesamaan pemahaman mengenai situasi kawasan hutan.

Kegiatan koordinasi ditutup dengan sesi foto bersama serta komitmen untuk melaksanakan patroli terpadu dan pertemuan rutin secara berkala. Melalui komunikasi yang intensif ini diharapkan kelestarian hutan di wilayah Jeruklegi tetap terjaga serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. (Kom-PHT/Byb/Twn)

Editor: Tri
Copyright © 2026