TRIBUNNEWS.COM (07/02/2026) | Telaga Kumpe di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, merupakan destinasi wisata yang menawarkan pemandangan alam.
Letaknya yang berada di lereng Gunung Slamet menjadikannya memiliki keindahan alami.
Wisatawan akan dimanjakan dengan suasana alam yang asri, pepohonan pinus dan kopi, hingga bukit yang serba hijau.
Sayangnya, potensi keunggulan wisata alam tersebut belum terkelola dan terpublikasikan secara optimal.
Saat ini, Telaga Kumpe dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonosari dan PT Palawi Risorsis yang merupakan anak perusahaan Perum Perhutani.
Sedangkan untuk tiket masuk per orang, hari biasa Rp 7.500 dan hari libur Rp 10 ribu, lalu parkir sepeda motor Rp 2.000 dan mobil Rp 4.000.
Sekretaris LMDH Wonosari, Ali Masrur mengatakan, objek wisata Telaga Kumpe di lahan milik Perhutani tersebut berdiri sejak enam tahun lalu, pada 2019.
Awalnya bermula dari inisiatif masyarakat.
Dulunya, di area Telaga Kumpe hanya semak belukar.
“Tidak pakai anggaran. Masyarakat cuma kerja bakti, membersihkan semak belukar,” katanya kepada tribunbanyumas.com, Kamis (5/2/2026).
Ali mengatakan, setelah dibersihkan dan ditata oleh masyarakat, kemudian pengunjung berdatangan.
Setelah dikelola, dilakukan perjanjian kerasama dengan Perhutani dan diluncurkan, pada 6 Januari 2019
Bantuan berdatangan, seperti bantuan tempat sampah dari komunitas, gazebo senilai Rp 30 juta dari PLN, ikan dari dinas perikanan, pelatihan dan pembinaan dari dinas pariwisata dan sebagainya.
“Tahun pertama pembukaan Telaga Kumpe sangat ramai, tapi lalu ada pandemi Covid-19, mulai menyusut,” ungkapnya.
Pendapatan Menurun
Ali menjelaskan, saat sedang booming, pengunjung pernah tercatat sebanyak 16 ribu orang dalam setahun dengan rata-rata per hari di atas 1.000 orang.
Tetapi kini per bulan hanya sekira 300 pengunjung.
Meski begitu, LMDH Wonosari sedang berupaya untuk mem-booming kan kembali Telaga Kumpe.
Baik melalui sarana prasarana maupun promosi.
“Kami juga sudah memalukan pengajuan ke PT Palawi Risorsis mengenai kendala perahu tidak layak operasi. Kami minta agar pembiayaan bersama, kalau dulu dibebankan ke LMDH,” ujarnya.
Menurut Ali, pendapatan dari objek wisata Telaga Kumpe sudah ada pembagian yang merata, pertama diambil untuk cetak tiket dan kebersihan.
Setelah itu ada pembagian sharing, sejumlah 40 persen untuk PT Palawi Risorsis dan sejumlah 60 persen untuk LMDH.
Perolehan LMDH kemudian dibagi lagi, yaitu 50 persen untuk honor pengelola 12 orang, 20 persen untuk PAD desa, 10 persen untuk kas tiga RT, dan 20 persen sisanya masuk kas.
Uang kas biasanya untuk perawatan, seperti mushola, jembatan dan beli perahu.
“Perawatan terus jalan. Alhamdulillah meski pendapatan sedang menurun, tapi masih bisa dikelola. Bulan terakhir pendapatan hanya Rp 4,4 juta,” jelasnya.
Bantu Promosi
Kepala Bidang Pariwisata Dinporabudpar Banyumas, Bahrudin mengatakan, ada sebanyak 88 objek wisata yang ada di Kabupaten Banyumas.
Dari jumlah, terdiri dari 74 objek merupakan wisata alam, sisanya 14 objek adalah wisata buatan termasuk seni dan budaya.
Dia menilai, Telaga Kumpe menjadi salah satu objek wisata yang memiliki potensi.
“Potensi utama kita di Banyumas ini ada di wisata alam dan budaya. Makannya, banyak influencer dari Jakarta menjuluki Banyumas sebagai kota seribu curug,” ujarnya.
Satu di antaranya dengan pembuatan konten promosi jelang hari libur nasional, saat ini sebagai contoh persiapan menyambut libur lebaran.
Termasuk wisata yang akan diambil gambarnya adalah Telaga Kumpe.
“Kita tahum ini, di semester pertama akan membuat 24 konten wisata. Itu berisikan seluruh atraksi dan daya tarik wisata se- Kabupaten Banyumas,” ungkapnya.
Di sisi lain, menurut Bahrudin, Dinporabudpar juga melakukan pembinaan terkait fasilitasi pelatihan pelayanan.
Mulai dari petugas loket, kebersihan, dan parkir.
Tujuannya agar pelayanan di objek wisata baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta, bisa berjalan dengan baik.
“Kami juga mengimbau para pengelola wisata agar memedomani usaha pariwisata yang aman, nyaman dan menyenangkan. SOP harus sesuai dan mempunyai SDM yang mumpuni,” jelasnya.
Sumber : tribunnews.com