LMDH MJKT@2014 copyMOJOKERTO, PERHUTANI (3/12) – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto mengintensifkan internalisasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pasca digelarnya hasil monitoring dan evaluasi PHBM Tahun 2014 yang belum lama dilaksanakan.

Internalisasi tersebut berupa pembinaan, pengawalan dan pendampingan guna mengoptimalkan peran segenap jajaran KPH utamanya Asper, Mantri/KRPH, Mandor Penyuluh PHBM dalam implementasi PHBM.

Diketahui, dari 105 Lembaga Masyarakat Desa Hutan, 97 diantaranya telah berstatus Koperasi LMDH yang selama ini telah menjalin kerjasama operasional dengan KPH Mojokerto dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan. 103 dinyatakan baik pada tingkatan Madya dan 2 LMDH pada tingkatan baik dan Mandiri (LMDH Wana Lestari dan Rimba Jaya).

Mencermati hasil gelar monitoring dan evaluasi yang dilakukan, dimana bertujuan untuk mengukur sejauh mana LMDH yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan, berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi MDH dalam menjalin kerjasama kemitraan dengan Perhutani telah berjalan pada “rel” yang benar apa belum.

Kepala Biro Perlindungan SDH dan Kelola Sosial Divre Jatim, Susilo Budi Wacono memberikan arahan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab LMDH pada kegiatan pengelolaan SDH sesuai dengan perjanjian kerjasama PHBM yang disepakati dengan skala prioritas.

Diantaranya; pembinaan kelompok kerja untuk mendukung sukses tanaman, pembinaan di bidang pemeliharaan, produksi dan keamanan; Menyertakan LMDH dalam kegiatan monev tanaman tahun II, III dan VI; “Memberikan kesempatan LMDH untuk berperan melalui kerjasama bidang tanaman, produksi dsb sesuai amanat Permenhut 39 Tahun 2013”, tambah Susilo.

Sedangkan Kepala Sub Seksi (KSS) PHBM Perhutani Mojokerto, Tukani : Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan akhir tahun 2014 ini untuk mengetahui sejauh mana serapan manfaat implementasi PHBM berkorelasi langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar hutan. “Hal tersebut dilihat dari aspek sosial, aspek lingkungan maupun aspek ekonomi”, jelas Tukani, Rabu.

Berpatok pada hasil tersebut, KPH Mojokerto senantiasa menggiatkan pembinaan dalam rangka penguatan kelembagaan LMDH secara rutin dengan mengoptimalkan fungsi tenaga pendamping masyarakat (TPM), baik mandor penyuluh PHBM, TPM internal maupun TPM eksternal.

Terpenting, selalu mengawal LMDH Mandiri khususnya yang telah ditunjuk sebagai LMDH unggulan agar tetap konsisten menjadi unit pembelajaran pelaksanaan PHBM yang ideal bagi LMDH lainnya. (Kom PHT Mjk / Eko Eswe).

Editor  :  Dadang K Rizal

@copyright 2014