Perhutani Perhutani Fasilitasi BPLDH Identifikasi Bantuan Tanaman Porang di Banyuwangi |

BANYUWANGI BARAT, PERHUTANI (14/9/2021) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Barat memfasilitasi tim Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan yang akan memberikan bantuan pinjaman kepada petani porang di Banyuwangi,

Mewakili Administratur Banyuwangi Barat, Kepala Seksi Perhutanan Sosial Sugeng Wahono mengatakan bahwa kedatangan tim dari BLU BPDLH tersebut memberikan angin positif kepada petani hutan khususnya petani porang.

Menurutnya potensi tanaman porang di wilayah KPH Banyuwangi Barat sangat luas, dengan total keluasan sekitar lebih kurang 150 hektar yang terbagi dalam 7 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yaitu wilayah Kecamatan Glenmore meliputi LMDH Bumi Ayu Desa Tegalharjo, LMDH Melati Putih Desa Margomulyo, LMDH Sobowono Desa Bumiharjo, LMDH Wonoasri Desa Sumbergondo.

“Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Sempu LMDH Mitra Hutan Lestari Desa Jambewangi dan wilayah kecamatan Songgon yaitu LMDH Green Bayu Mandiri Desa Bayu,” katanya.

Riyan Febrian petugas dari BPDLH mengatakan bahwa pihaknya dari kementerian keuangan akan melaksanakan identifikasi komoditas tanaman non kehutanan yaitu porang untuk diberikan pembiayaan dengan skema Refinancing atau bantuan pinjaman hidup dalam masa tunda panen tanaman porang.

“Dengan adanya program ini berharap kedepan masyarakat akan terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Riyan.

Harmadi SH selaku pendamping LMDH menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Keuangan

“Semoga dengan adanya program ini masyarakat sekitar hutan sangat terbantu terutama ditengah wabah pandemi Covid-19.” ujarnya

Sementara itu Satnoto selaku Ketua LMDH Green Bayu Mandiri menyampaikan bahwa program bantuan seperti ini sangat diharapkan oleh para petani hutan. Disampaikan juga mudah-mudahan program ini tidak hanya untuk porang saja tetapi juga untuk komoditas lain seperti ketela pohon, talas dan lain-lain.

“Mewakili petani hutan saya berharap agar nantinya pemerintah juga mengakomodir atau turut hadir dalam menentukan harga jual porang karena masalah yang dialami para petani adalah dikala panen, harga porang tidak stabil dan banyak sekali para tengkulak yang mempermainkan harga sehingga petani merasa dirugikan,” kata Satnoto. (Kom-PHT/Bwb/Cht)

Editor : Ywn