BANYUWANGI SELATAN, PERHUTANI (10/4/2026) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Center for International Forestry Research–World Agroforestry (CIFOR-ICRAF), dan Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi mengikuti lokakarya konsultasi multipihak terkait kesiapan tata kelola dan skema pendanaan karbon biru berbasis pengelolaan mangrove berkelanjutan, di Ballroom Hotel Luminor Banyuwangi pada tanggal 7-8 April 2026.
Kegiatan ini merupakan upaya bersama dalam melestarikan ekosistem hutan mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi serta memberikan manfaat sosial ekonomi, termasuk potensi penyerapan karbon biru (blue carbon).
Dalam sambutannya, Scientist CIFOR-ICRAF Ani Adiwinata, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk Pemkab Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, atas dukungan dalam pelestarian mangrove dan penyelenggaraan lokakarya tersebut. “Lokakarya ini menjadi bagian dari upaya konsultasi multipihak dalam mendukung kesiapan tata kelola serta skema pendanaan karbon biru berbasis pengelolaan mangrove yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi Budi Wahono mewakili Kepala Bappeda menyampaikan bahwa Banyuwangi telah menginisiasi berbagai program pengelolaan mangrove.
Ia menjelaskan, lokakarya ini membahas tiga tema utama, yakni tata kelola karbon biru mangrove, skema pendanaan, serta pengembangan kapasitas dan edukasi pemangku kepentingan yang dikemas melalui sesi presentasi dan Focus Group Discussion (FGD).
Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo melalui Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (Bangbis) Widodo menyampaikan apresiasi atas inisiasi CIFOR-ICRAF bersama Pemkab Banyuwangi dan Untag Banyuwangi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. “Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap tata kelola karbon biru serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pembiayaan karbon biru, khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove di Banyuwangi,” ungkapnya.
Widodo menambahkan bahwa hutan mangrove memiliki fungsi penting, antara lain mencegah abrasi, menahan gelombang laut, mencegah intrusi air laut, serta menjadi habitat berbagai biota laut.
Ia menegaskan komitmen Perhutani untuk terus menjaga kelestarian mangrove melalui kegiatan penanaman bersama berbagai pihak. “Kami berharap seluruh elemen masyarakat turut menjaga dan melestarikan hutan mangrove, karena kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Widodo menekankan bahwa pengelolaan hutan harus memperhatikan keseimbangan tiga aspek, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial, guna mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Cabang Dinas Kehutanan (CDK), pemerintah daerah, akademisi, serta organisasi lingkungan untuk terus bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Kegiatan penanaman pohon merupakan bentuk sedekah oksigen sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim,” pungkasnya. (Kom-PHT/Bws/Dik).
Editor:Lra
Copyright©2026