Perhutani Perhutani Bersama BPSKL Tinjau Implementasi Program Perhutanan Sosial KHDPK di Cianjur |

CIANJUR, PERHUTANI (01/02/2024) | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan (KPH) Cianjur bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pengecekan implementasi program Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Cianjur dengan melakukan fasilitasi, validasi, dan transformasi, bertempat di Kp. Cidadap, Desa Cigunung Herang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Pada hari Rabu (31/01).

Hadir pada kegiatan tersebut Administratur KPH Cianjur diwakili Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ciranjang Utara Jejen Jenal Mutaqin beserta jajaran, Kepala Seksi BPSKL Wilayah Jawa Ayi Firdaus, Penyuluh Kehutanan John Sujono dan Gugum Ariandi, Kepala Sub Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Planologi Wedi, Ketua Kelompok Tani Hutan Karya Mandiri Badru beserta anggota, dan Ketua KTH Raksa Buana Darman beserta anggota.

Ditempat terpisah, Administratur KPH Cianjur Ahmad Rusliadi menyampaikan bahwa program Perhutanan Sosial pada KHDPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Khususnya masyarakat di sekitar hutan dengan pola pemberdayaan yang tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

“Kami selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kehutanan mendukung dan membantu mensukseskan program pemerintah,” tegasnya.

Ia berharap dengan hal tersebut fungsi kelestarian hutan bisa dikelola secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Perum Perhutani bertransformasi menjadi pendamping dalam program Perhutanan Sosial.

Sementara Ayi Firdaus dalam keterangannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan program Perhutanan Sosial pada KHDPK kepada masyarakat desa yang berada di sekitar hutan. Agar terfasilitasi dan tervalidasi data dengan fisik atau kondisi eksisting yang ada.

“Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Program ini merupakan sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya di sekitar hutan yang diharapkan dapat menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan,” tambahnya. (Kom-PHT/Cjr/HN).

Editor : DRS