MADIUN, PERHUTANI (27/5/2021) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun mengikuti dialog tentang keberhasilan program penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun bersama Bupati Madiun dan Deputi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden, di Pendopo Kabupaten Madiun pada Senin (24/5).
Kegiatan tersebut juga diikuti oleh segenap jajaran Kepala Dinas lingkup Kabupaten Madiun, Petani Porang dan stakeholder lainnya.
Bambang Cahyo Purnomo selaku Administratur KPH Saradan mewakili Administratur Perhutani Rayon Madiun menyampaikan, bahwa Perhutani selama ini sudah bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pengelolaan lahan. “Kami juga terus memberikan perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan terkait dengan pengembangan usaha budidaya tanaman porang,” katanya.
Menurut Bambang, pihaknya siap mendukung dan mengawal keberhasilan budidaya tanaman porang yang dibudidayakan di kawasan hutan yang sudah menjadi ikon Kabupaten Madiun sebagai komoditi alternatif dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pinggiran hutan.
Bambang melanjutkan, untuk mengawal keberhasilan tersebut perlu dukungan juga dari masing-masing pemangku kepentingan, “Baik dari Pemerintah, investor juga perbankan, sehingga petani porang bisa mengembangkan usahanya melalui pelatihan teknis maupun bantuan pinjaman modal dari pihak bank,” imbuhnya.
Bupati Madiun dalam sambutannya mengatakan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, menurutnya hal tersebut dikarenakan pada tahun sebelumnya angka kemiskinan selalu menjadi pekerjaan rumah.
“Semua pekerjaan saya mulai dengan angka, dari angka itu muncul permasalahan yang harus saya selesaikan, kemudian kita maksimalkan pemberdayaan dan akhirnya pemberdayaan masyarakat ini menjadi domainnya tingkat kabupaten sampai desa,” jelas Bupati Madiun.
Salah satu strateginya, lanjut Bupati, dengan mengalokasi anggaran dana desa sebanyak 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat, karena penyelesaian pengangguran bukan hanya melalui banyaknya investasi, namun pemberdayaan juga bagian dari strategi mengurangi pengangguran. Strategi kedua, beban masyarakat harus diturunkan, caranya saat ini di setiap desa ada tempat wisata sehingga masyarakat desa tidak harus ke kota jika berekreasi, dan ketiga adalah investasi.
Bupati menegaskan, pengurangan kemiskinan dengan pembudidayaan Porang sangat erat kaitannya, karena masyarakat di pinggiran rata-rata warga Kabupaten Madiun. Untuk itu, ada intervensi dari pemerintah menyangkut budidaya Porang. Hal ini seperti varietas Madiun I yang sudah ada di Pemkab Madiun dan pihaknya mendorong KUR BNI untuk petani porang.
“Kita harus lakukan perlindungan untuk petani Porang. Kalau ada investor yang masuk, harus berinvestasi untuk pasca panen. Inovasi dari Porang seperti olahannya, saya minta legalitas dari LIPI mengenai olahan yang benar untuk mendorong nilai ekonomi yang tinggi,” terangnya.
Sementara itu Deputi pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani mengatakan Pemerintah Pusat memberi perhatian untuk Kabupaten Madiun karena yang paling banyak memproduksi porang bahkan peningkatannya dari tahun ke tahun luar biasa. “Kami ingin menyerap potensi maupun persoalan yang dihadapi Pemda dan petani porang di Kabupaten Madiun,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa Wakil Presiden mendapatkan tugas mengawal program pengurangan kemiskinan sehingga pihaknya memandang perlu belajar dari Kabupaten Madiun dalam mengurangi kemiskinan. “Prestasi Pemkab madiun bisa dikatakan luar biasa pada tahun 2018 angka kemiskinan 12,56 persen tahun 2019 turun menjadi 10,34 persen dan dalam kurun waktu satu tahun turun 2 persen lebih,” Imbuh Erani. (Kom-PHT/Mdn/Yd)
Editor : Ywn
Copyright©2021