Perhutani Perkuat Sinergitas, Perhutani Lakukan Koordinasi Dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi |

SUKABUMI, PERHUTANI (26/05/2023) | Dalam rangka memperkuat sinergitas pengamanan hutan, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada Kamis (25/05) bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Hadir dalam acara tersebut Administratur KPH Sukabumi diwakili Wakil Administratur Wilayah Barat Suwandi didampingi Kepala Sub Seksi Hukum Kepatuhan dan Komunikasi Perusahaan Chendra Eka Permana dan Komandan Regu Polhutmob Endi Kuswandi. Jajaran Perhutani disambut baik oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi di ruang kerjanya.

Mewakili Administratur KPH Sukabumi, Suwandi menyampaikan bahwa mengingat dalam menjalankan tugasnya Perhutani berhadapan langsung dengan masyarakat, dan para pihak banyak menghadapi dinamika di lapangan seperti gangguan keamanan hutan serta konflik tenurial.

“Perhutani dalam hal penanganan masalah bidang hukum bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi baik dukungan secara ligitasi maupun non ligitasi,” katanya.

Ia berharap semoga jalinan sinergitas ini semakin kuat agar upaya pelestarian dan pengamanan hutan di wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya wilayah kerja Perhutani KPH Sukabumi bisa lebih maksimal.

Sementara itu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Dewa menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi serta menyambut baik upaya Perhutani dalam menjalin sinergitas bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Hal ini merupakan langkah positif dalam rangka menjaga kelestarian dari gangguan keamanan hutan (Gukamhut) secara bersama-sama, ujarnya.

“Kami siap mendukung Perhutani apabila membutuhkan bantuan dan pendampingan hukum terkait Perdata dan Tata Usaha Negara, dan tidak hanya masalah Hukum Perdata dan tata Usaha Negara tapi juga terkait Pidana dan kita atur sedemikian rupa untuk mengedepankan pemulihan keadaan persoalan hukum pidana atau yang kita sebut Restorasi Justice, kita pulihkan rasa keadilan yang ada di masyarakat,” terang Dewa.
(Kom-PHT/Skb/HN)